47
Permintaan Sri Sultan Untuk Pelaku Klitih Di Yogyakarta

Permintaan Sri Sultan Untuk Pelaku Klitih Di Yogyakarta

Para pelaku kejahatan jalanan atau klitih yang membunuh mahasiswa ditangkap polisi. Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan HB X telah meminta agar proses hukum dilakukan. Selain itu, kelima pelaku klitih tersebut tidak tergolong anak di bawah umur.

“Dalam hal itu polisi [masuk kategori usia dewasa], polisi mengerti, tetapi jika Anda di bawah umur, harus ada proses mediasi. Yang penting hukum ditegakkan. Ada,” Sultan dikatakan. Kompleks Kepatihan, Senin (4 November 2022).

Sultan berharap proses hukum terhadap pelaku harus melibatkan berbagai unusr lembaga hukum. Menurutnya, kondisi atau latar belakang keluarga pelaku pun harus dicermati.

“Lewat proses itu pengadilan akan memutuskan. Yang penting bagi saya proses hukum dijalankan, apakah nanti si anak ini berproses di pengadilan atau tidak itu masalah lain,” ujarnya.

Sultan mengatakan selama ini Pemda DIY sudah menampung anak bermasalah atau berkasus hukum. Pemda DIY memiliki komitmen menangani anak bermasalah melalui kerja sama dengan sejumlah lembaga.

“Karena ada juga anak di bawah umur yang punya masalah hukum karena perkelahian lalu disebratke [tidak diakui] orang tuanya, tidak bisa pulang, ya takopeni, saya bina. Proses seperti ini terjadi karena hubungan kehidupan. Kalau misalnya dia keluar rumah dan tidak diakui lagi terus gimana? Pemda harus menanggung dan itu sudah kami lakukan,” katanya.

Seperti diketahui, kelima pelaku klitih yang menewaskan pelajar asal Kebumen berhasil ditangkap polisi. Kelima pelaku tersebut berinisial Adapun kelima tersangka tersebut yakni FAS, 18, warga Sewon, Bantul; AMH, 19, warga Depok, Sleman; MMA, 20, warga Sewon, Bantul; HAA, 20, warga Banguntapan, Bantul; RS alias B, 18, warga Mergangsan, Kota Jogja.

 

Sultan mengatakan selama ini Pemda DIY sudah menampung anak bermasalah atau berkasus hukum. Pemda DIY memiliki komitmen menangani anak bermasalah melalui kerja sama dengan sejumlah lembaga.

SEE ALSO  Cek Harga Hp OPPO A96 Indonesia

“Karena ada juga anak di bawah umur yang punya masalah hukum karena perkelahian lalu disebratke [tidak diakui] orang tuanya, tidak bisa pulang, ya takopeni, saya bina. Proses seperti ini terjadi karena hubungan kehidupan. Kalau misalnya dia keluar rumah dan tidak diakui lagi terus gimana? Pemda harus menanggung dan itu sudah kami lakukan,” katanya.