62
Layanan Fintech Akan Dikenakan PPN 11 Persen

Layanan Fintech Akan Dikenakan PPN 11 Persen

Pemerintah akan memungut PPN atau PPN atas jasa financial technology atau FinTech mulai 1 Mei 2022. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 terbaru tentang Pajak Penghasilan atau PPh dan PPN. Untuk FinTech ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 30 Maret 2022.

Bonarsius Sipayung, Deputi Direktur PPN, Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Departemen Perbendaharaan Pajak, membenarkan bahwa pengenaan pajak atas layanan FinTech bukanlah hal baru. Sebelumnya, jasa sudah kena pajak.

Bonar menjelaskan, kebijakan baru itu membebankan pajak atas jasa dari pihak yang mendorong transaksi, bukan nilai milik pelaku transaksi.

“Misalnya, menyetor uang ke dompet digital dikenakan biaya layanan. PPN akan dikenakan 11% dari biaya layanan tambahan,” katanya, Selasa, 6 April.

Selain FinTech, Sri Mulyani akan mengenakan tarif PPN sebesar 11% pada banyak layanan FinTech lainnya seperti pinjaman online atau pinjaman P2P (peer-to-peer lending) dan layanan pembayaran, crowdfunding, manajemen investasi dan asuransi online. layanan dukungan keuangan digital.

 

Pemerintah akan memungut PPN atau PPN atas jasa financial technology atau FinTech mulai 1 Mei 2022. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 terbaru tentang Pajak Penghasilan atau PPh dan PPN. Untuk FinTech ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 30 Maret 2022.

Bonarsius Sipayung, Deputi Direktur PPN, Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Departemen Perbendaharaan Pajak, membenarkan bahwa pengenaan pajak atas layanan FinTech bukanlah hal baru. Sebelumnya, jasa sudah kena pajak.

Bonar menjelaskan, kebijakan baru itu membebankan pajak atas jasa dari pihak yang mendorong transaksi, bukan nilai milik pelaku transaksi.

“Misalnya, menyetor uang ke dompet digital dikenakan biaya layanan. PPN akan dikenakan 11% dari biaya layanan tambahan,” katanya, Selasa, 6 April.

SEE ALSO  Minyak Goreng Premium Hingga Curah Belum Sesuai HET

Selain FinTech, Sri Mulyani akan mengenakan tarif PPN sebesar 11% pada banyak layanan FinTech lainnya seperti pinjaman online atau pinjaman P2P (peer-to-peer lending) dan layanan pembayaran, crowdfunding, manajemen investasi dan asuransi online. layanan dukungan keuangan digital. Bonar menjelaskan, kebijakan baru itu membebankan pajak atas jasa dari pihak yang mendorong transaksi, bukan nilai milik pelaku transaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.