10
RUU Kekerasan Seksual Akan Segera Disahkan, Kata Ketua DPR Maharani

RUU Kekerasan Seksual Akan Segera Disahkan, Kata Ketua DPR Maharani

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani dalam keterangan tertulis Kamis 7 April mengatakan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu setelah memungkinkan DPR membahas RUU Tingkat I. Atau menjamin RUUTPKS segera disahkan. Tingkat II.

“RUU TPKS akan dibawa ke pembahasan Tingkat II dan disahkan oleh rapat paripurna DPR terdekat. Satu langkah lagi, hasil perjuangan panjang ini akan menjadi kenyataan,” kata pembicara.

Ia berpendapat, RUU tersebut merupakan komitmen legislator dan pemerintah untuk memperjuangkan korban kejahatan kekerasan seksual yang hak-haknya diabaikan.

Maharani juga mengakui kontribusi dari para aktivis, LSM, akademisi, dan masyarakat umum yang mempromosikan dan berkontribusi dalam penyusunan RUU tersebut.

Ketua DPR menginginkan RUU TPKS menjadi lembaga nasional yang dapat membantu merawat, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual.

RUU ini umumnya diapresiasi oleh banyak kelompok karena menanggapi pendapat dari koalisi swasta, seperti memasukkan dana perwalian untuk korban, dan mengawasi kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, RUU tersebut tidak secara eksplisit menangani kasus pemerkosaan atau aborsi paksa, sehingga banyak yang percaya perlu perbaikan.

 

RUU TPKS diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dari tindak kekerasan seksual. Dengan ini Puan mengajak Pemerintah dapat bekerja optimal dalam pembahasan RUU TPKS dan berkomitmen untuk menuntaskan RUU TPKS. Tidak hanya RUU TPKS, DPR RI bersama pemerintah juga tengah menuntaskan pembahasan delapan RUU pada pembahasan tingkat pertama.

RUU tersebut antara lain, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Praktik Psikologi, RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional, RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, RUU tentang Penanggulangan Bencana, RUU tentang Landas Kontinen, dan RUU tentang Ibu Kota Negara.

SEE ALSO  Abramovich Ingin Akusisi Valencia Yang Ditahan Imbang Rayo Vallecano

“Pada masa sidang ini, pembahasan RUU tersebut agar dapat diselesaikan dan ditetapkan menjadi UU. Menuntaskan RUU prioritas tahun 2022, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat pembangunan nasional,” tandas politisi PDI-Perjuangan itu.

Dengan dibukanya Masa Persidangan III, maka sejumlah agenda DPR RI telah menunggu pelaksanaannya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR RI akan menuntaskan 40 RUU sebagai Prolegnas Prioritas di tahun 2022. Salah satu RUU yang akan dituntaskan pada tahun 2022 adalah RUU TPKS yang menjadi pusat perhatian rakyat Indonesia saat ini.