50
Indonesia Akan Mengenakan Pajak Penghasilan 0,1% Atas Keuntungan Aset Digital Mulai Mei

Indonesia Akan Mengenakan Pajak Penghasilan 0,1% Atas Keuntungan Aset Digital Mulai Mei

Pedagang aset digital Indonesia mengatakan mereka harus membayar pajak baru atas transaksi mereka mulai Mei tahun ini, meskipun volume perdagangan Indonesia melonjak menjadi $60 miliar pada tahun 2021.

Hestu Yoga Saksama dari Direktorat Jenderal Pajak baru-baru ini mengumumkan pajak baru dalam sebuah media briefing. Dia mengatakan kantor pajak akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada transaksi aset digital dan pajak penghasilan 0,1% atas keuntungan modal dari investasi tersebut mulai 1 Mei.

Seperti yang dijelaskan Saksama, undang-undang negara mengizinkan aset digital seperti komoditas daripada mata uang, jadi PPN dipungut.

“Mata uang kripto dikenakan PPN karena merupakan komoditas yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Mereka bukan mata uang, jadi kami mengenakan pajak pendapatan dan pertambahan nilai,” kata Sakusama kepada pers.

Dia lebih lanjut mengklaim bahwa pemerintah sedang mengerjakan peraturan untuk mendukung pajak ini.

Indonesia telah menjadi salah satu pasar aset digital terbesar di Asia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Kementerian Perdagangan negara itu, transaksi mata uang digital mencapai Rp859 triliun ($59,83 miliar) pada tahun 2021 dari Rp60 triliun ($4,1 miliar) pada tahun 2020.

Mata uang digital bahkan lebih populer daripada saham tradisional, seperti yang diamati oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Pada tahun 2021, jumlah orang Indonesia yang memiliki rekening kustodian sentral bagi investor untuk berdagang saham adalah 7,35 juta. Sebaliknya, tahun lalu ada 11 juta orang Indonesia yang memiliki aset digital atau 4% dari total populasi.

Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, mengklasifikasikan mata uang digital sebagai komoditas dan pembayaran dalam Bitcoin, seperti yang dilakukan beberapa negara lain yang percaya bahwa membiarkan mereka membayar akan mengancam mata uang kedaulatan negara.

SEE ALSO  Simak Jadwal Sholat Untuk Wilayah Jakarta Dan Sekitarnya

Baru-baru ini, Thailand, ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia, telah mengumumkan larangan pembayaran mata uang digital.

“Sistem pembayaran Thailand saat ini sudah sangat efisien sehingga menggunakan aset digital untuk membayar barang dan jasa tidak membawa manfaat yang signifikan bagi konsumen atau bisnis,” kata tiga regulator Thailand dalam pernyataan bersama bulan ini.

Di Indonesia, badan pengawas keuangan nasional juga melarang lembaga keuangan “menggunakan, memasarkan, dan/atau mempromosikan perdagangan aset kripto”. Selain itu, kelompok agama berpengaruh telah menyatakan Bitcoin Haram.

Tonton: CoinGeek New York Panel, Blockchain Government, dan Aplikasi Sektor Publik