1
Pemerintah Resmi Naikkan Tarif PPN Menjadi 11%

Pemerintah Resmi Naikkan Tarif PPN Menjadi 11%

Kementerian Keuangan resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% mulai 1 April sesuai kewajiban Pasal 7 Undang-Undang Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Undang-Undang Perpajakan (UU HPP). ..

“Kebijakan ini merupakan bagian integral dari reformasi perpajakan dan integrasi fiskal sebagai landasan sistem perpajakan yang lebih merata, optimal, dan berkelanjutan,” kata keterangan resmi Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat.

Kementerian Keuangan memiliki komoditas khusus yang ditawarkan fasilitas bebas PPN yang mencakup kebutuhan pokok seperti beras, biji-bijian, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran dan gula konsumsi. .

Lainnya adalah layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan sosial, layanan asuransi, layanan keuangan, layanan transportasi umum, dan layanan tenaga kerja.

Selain itu, fasilitas bebas PPN diberikan untuk air bersih, antara lain vaksin, buku pelajaran, kitab suci, biaya penyambungan atau pemasangan, dan biaya beban tetap dan listrik, tidak termasuk rumah tangga yang mengkonsumsi lebih dari 6.600 VA.

Rumah susun sederhana, rumah susun murah (rusnami), rumah sakit, rumah murah, jasa pembangunan tempat ibadah, dan jasa pembangunan bencana nasional juga tersedia fasilitas bebas PPN.

Fasilitas bebas PPN juga diberikan untuk mesin, hasil laut, ternak, benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, kulit rotan dan kulit mentah, serta bahan baku kerajinan perak.

Fasilitas bebas PPN juga akan diberikan untuk minyak, gas bumi atau gas melalui pipa, LNG dan CNG, panas bumi, emas dan granul, serta senjata atau peralatan pertahanan dan peralatan foto udara.

Di sisi lain, produk dan jasa yang tidak dikenakan PPN termasuk produk yang dikenakan pajak daerah, terutama makanan dan minuman yang ditawarkan di hotel, restoran, dan warung makan.

SEE ALSO  Perjalanan Siti Latifah Herawati Diah Sebagai Jurnalis

Selain itu, jasa yang dikenakan pajak daerah adalah jasa penyediaan tempat parkir, jasa seni dan hiburan, jasa perhotelan, dan jasa boga atau jasa boga.

Uang, emas batangan untuk cadangan devisa negara, surat berharga, layanan keagamaan, dan layanan yang disediakan pemerintah juga tidak termasuk dalam PPN.

Penyesuaian tarif PPN ini dibarengi dengan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi yang menurunkan pendapatan hingga Rp 60 juta dari 15% menjadi 5%.

Pemerintah juga akan membebaskan pejabat UMKM dari pajak, dengan penjualan hingga Rp 500 juta dan akan memberikan jumlah tertentu, khususnya 1%, 2% atau 3%, untuk fasilitas PPN final.

Menurut Kementerian Keuangan, “Layanan pengembalian PPN dipercepat menjadi Rp5 miliar akan terus diberikan.”

Pemerintah akan melanjutkan dan memperkuat dukungan berupa perlindungan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan situasi perekonomian negara melalui APBN.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengembangkan kebijakan yang berimbang untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mendukung kelompok rentan dan kurang beruntung.

Upaya ini juga bertujuan untuk mendukung dunia usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, dengan tetap memperhatikan kesehatan keuangan negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah mengkoordinir aplikasi layanan perpajakan seperti desktop e-Faktur, host-to-host e-Faktur, Web e-Faktur, restitusi PPN, dan e-Nofa Online.